DPRD diminta bersabar soal Kejelasan PP 37/2006

Februari 13, 2007 at 4:37 am (Bimeks Group)

Jakarta-
Ketua DPR RI Agung Laksono didampingi Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif, Ketua Komisi II E.E Mangindaan dan Wakil Ketua Komisi II Priyo Budi Santosa menerima  Asosiasi Dewan perwakilan Rakyat daearah yang terdiri dari Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Seluruh Indonesia , AsosiasiDPRD Kota Seluruh Indonesia, serta Asosiasi DPRD Propinsi Seluruh Indonesia, Senin (12/2) di Ruang Rapat Paripurna Gedung II DPR RI.

Agung meminta agar para anggota DPRD Kabupaten/Kota maupun propinsi untuk bersabar menunggu hasil kajian  dari Departemen Dalam Negeri terhadap pasal-pasal yang dinilai masih  multi tafsir, khususnya yang menyangkut dana rapelan. Agung menilai bahwa para anggota DPRD saat menerima dana rapelan tersebut berdasar peraturan yang masih berlaku. Untuk itu Agung mengharapkan agar pemerintah melakukan kajian PP 37 tahun 2006 tersebut dengan kehati-hatian.

Sementara itu Juru bicara  Asosiasi Dewan Perwaklan Rakyat Daerah Kabupaten seluruh Indoensia (ADKASI), Yehuda Gobai memnilai bahwa Pemerintah Pusat tidak konsisten dengan mengeluarkan PP 37 tahun 2006 tersebut dan telah memposisikan hilangnya kehormatan, citra, dan martabat DPRD.

Adkasi menilai  bahwa PP No. 37 Tahun 2006 adalah produk hokum yang sah, dimana proses pembahasanya telah melalui mekanisme dan  prosedur yang berlaku.  Namun sosialisasi terhadap subtansi dan tujuan pokok dari penerbitan PP tersebut terutama upaya pemberdayaan DPRD tidak dilakukan secara maksimal. Hal ini telah menjadikan DPRD sebagai sasarn kritik disertai tuduhan yang tidak manusiawi. . Untuk itu ADKASI menegaskan sikap politiknya bahwa PP No. 37 Thun 2006 secara yuridis sah dan harus dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah

Untuk itu ADKASI meminta agar  Pemerintah tetap konsisten dan s egera melakukan komunikasi poitik untuk memulihkan citra, kehormatan dan martabat DPRD. ADKASI mengancam apabila 14 hari  tidak melaksanakan kembali PP 37 Tahun 2006 tersebut, ADKASI akan melakukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernyataan senada disampaikan Jubir Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Tamburaka dari DPRD  Kota Kendari bahwa PP 37 Tahun 2006 telah menghancurkan  nama baik DPRD. ADEKSI menyesalkan pernyataan lisan Jubir Presiden Andi  Malarangeng yang mencabut secara lisan PP tersebut. Seharusnya, lanjut Tamburaka, pencabutan Peraturan pemerintah harus disertai dengan  pernyataan tertulis dalam bentuk peraturan pemerintah yang baru.

Sementara itu Ketua Komisi II E.E Mangindaan yang mendampingi Ketua DPR pada pertemun tersebut mengatakan  bahwa berdasar hasil keputusan Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri menyebutkan bahwa PP 37 Tahun 2006 tetap berlaku dengan  catatan agar pasal-pasal yang berada dalam PP tersebut yang sifatnya masih multitafsir dilakukan kajian yang mendalam.

Hal senada dikemukakan Wakil Ketua Komisi II Priyo Budi Santosa, bahwa PP 37 tetap berlaku dengan perubahan terhadap pasal-pasal yang multi tafsir.

Priyo Budi Santosa menilai bahwa pernyataan yang dikemukakan para akademisi dan LSM terkait dengan PP 37 Tahun 2006 sangat berlebihan dan merupakan penistaan terhadap keluhuran DPRD. (dpr/sn02)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: